Rabu, 27 November 2019 07:22
Ø Peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Sesuai peraturan perundang-undangan, peran Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk pembangunan pengembangan Industri pengolahan karet mi adalah memberikan berbagai kemudahan kepada para investor dalam bentuk
· Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
· Penyediaan Lahan atau lokasi
· Percepatan Pemberian Perizinan
Ø Legalitas
1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 tentang Pemndustrian.
3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif clan Pembenan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
Ø Struktural Finansial
Joint Venture, STO atau bentuk kerjasama Iainnya.
Ø lnsentif Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Sesuai peraturan perundang-undangan, mnsentif yang dapat diberikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bagi investor dalam pengembangan industil pengolahan karet mi berupa pengurangan, kennganan atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah.
Ø Bentuk Investasi
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)atau Penanaman ModalAsing (PMA).
Ø Status Proyek Saat Ini
a. Feasibility Study
Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkalis rnelalui Dines Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan studi/kajian tentang pemanfaatan karet menjadi produkproduk olahan.
b. Tender
Belum pernah ditenderkan.
Ø Prosedur Dan Proses
Proses dan prosedur penanaman modal mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No, 25 tahun 2007 tentang Penanarnan Modal serta peraturan perundangundangan ainnya dengan melibatkan Badan Koordinasi Penanaman
Modal Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
a. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016- 2021.
b. Lisensi
1) izin Lingkungan
2) Persetujuan Prinsip
3) Izin Lokasi
4) Izin Kawasan Industri
5) Hak Guna Bangunan (HGB)
6) Izin Mendirikan Bangunan (1MB)
Other Post
Jenis Perizinan
Info
LKPM ONLINE BAGI PERUSAHAAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN PRINSIP
- Laporan Triwulan
Di sampaikanpaling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan.
- Laporan Triwulan II
Disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan
- Laporan Triwulan III
Disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Okt tahun yang bersangkutan.
- Laporan Triwulan IV
Disampaikan palilng lambat pada tanggal 10 bulan Jan tahun berikutnya